Berkassekolah – Tak Kunjung Diangat PPPK, Tangis Para Guru Honorer di Lombok. Menjadi seorang guru honorer adalah sebuah pengabdian yang sering kali diiringi dengan pengorbanan besar. Mereka berdedikasi mencerdaskan generasi bangsa dengan segala keterbatasan. Namun, bagi puluhan guru honorer di Lombok, harapan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga terwujud.
Dalam suasana haru, mereka menyampaikan keluh kesah di hadapan Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah seorang di antara mereka, Rina Sudiawati, bahkan tak mampu menahan isak tangisnya. Ia telah mengabdi selama 22 tahun sebagai guru honorer di SMKN 1 Lembar, Lombok Barat, namun hingga kini belum juga diangkat sebagai PPPK.
Para guru honorer ini bukan hanya memperjuangkan nasib pribadi, melainkan juga keadilan bagi seluruh tenaga pendidik yang telah lama mengabdi. Mereka berharap pemerintah memberikan kepastian dan keadilan dalam pengangkatan PPPK.
Perjuangan Tanpa Kepastian
Selama bertahun-tahun, para guru honorer di NTB telah memperjuangkan hak mereka untuk diangkat sebagai PPPK. Mereka mengikuti berbagai proses administrasi dan seleksi, namun hasil yang diharapkan belum juga datang. Kondisi ini menimbulkan keputusasaan dan rasa ketidakadilan di kalangan guru honorer.
Isak tangis yang pecah di ruang rapat DPRD NTB bukanlah sekadar luapan emosi, melainkan cerminan dari perjuangan panjang yang belum membuahkan hasil. Mereka datang dengan harapan besar agar aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan.
Sikap DPRD NTB: Mendesak Kepastian dan Keadilan
Anggota Komisi V DPRD NTB, Muhammad Jamhur, menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para guru honorer. Ia menegaskan bahwa Dikbud dan BKD NTB harus memberikan penjelasan yang jelas dan tidak bersikap abu-abu dalam menangani permasalahan ini.
Senada dengan Jamhur, anggota DPRD lainnya, Didi Sumardi, juga menyuarakan keprihatinannya. Ia menegaskan pentingnya memperlakukan guru honorer K2 secara adil, sama seperti K1. Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang progresif untuk menyelesaikan masalah ini.
Dilema Regulasi dan Harapan Para Guru
Salah satu kendala utama dalam pengangkatan PPPK adalah regulasi yang ketat. Menurut perwakilan BKD NTB, pengangkatan PPPK harus sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk melalui proses seleksi dan tes. Namun, bagi banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, tes tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut.
Dilema inilah yang membuat para guru honorer merasa tidak mendapat keadilan. Mereka berharap ada kebijakan khusus yang dapat meloloskan mereka tanpa tes, atau setidaknya tes yang dilakukan lebih bersifat formalitas.
Solusi dan Harapan ke Depan
Pemerintah Provinsi NTB melalui BKD telah menyampaikan bahwa mereka akan memperjuangkan nasib para guru honorer dengan menjadikan mereka sebagai pendaftar prioritas pada pendaftaran PPPK tahun 2025. Hal ini memberikan sedikit harapan bagi para guru honorer yang sudah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka.
Namun, harapan saja tidak cukup. Para guru honorer menginginkan kepastian yang jelas dan langkah konkret dari pemerintah. Mereka berharap tidak hanya dijanjikan, tetapi benar-benar diangkat menjadi PPPK.
Mengapa Pengangkatan PPPK Sangat Penting?
Pengangkatan PPPK sangat penting karena memberikan kepastian status kepegawaian bagi para guru honorer. Mereka tidak hanya mendapatkan gaji yang layak, tetapi juga jaminan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.
Selain itu, status sebagai PPPK juga memberikan rasa bangga dan penghargaan atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Tidak hanya DPRD NTB yang memberikan dukungan moral dan politik, masyarakat luas pun turut menyuarakan keprihatinan mereka. Banyak yang berharap pemerintah pusat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Beberapa organisasi guru dan lembaga pendidikan juga ikut memperjuangkan nasib para guru honorer dengan melakukan audiensi dan kampanye di media sosial. Mereka berharap pemerintah segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada para guru honorer.
Kesimpulan: Harapan Akan Kepastian dan Keadilan
Perjuangan para guru honorer di Lombok adalah cerminan dari perjuangan tenaga pendidik di berbagai daerah di Indonesia. Mereka telah mengabdi dengan tulus, mencerdaskan anak bangsa meski dengan gaji yang minim dan tanpa kepastian status.
Isak tangis yang pecah di ruang rapat DPRD NTB menunjukkan betapa berat beban yang mereka pikul. Namun, mereka tetap berharap dan berjuang untuk mendapatkan kepastian dan keadilan dalam pengangkatan PPPK.
Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar harapan mereka bisa terwujud. Semoga pemerintah segera memberikan solusi yang adil dan bijaksana, sehingga para guru honorer ini bisa mendapatkan hak mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
